Tony Rosyid
SURABAYA - Guna memastikan subsidi kuota internet gratis bagi siswa di Jatim yang menyelenggakan pendidikan jarak jauh (PJJ) tepat sasaran. Komisi E DPRD Jawa Timur akan memanggil dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subianti ditemui usai paripurna di DPRD Jatim, Jumat (29/8) mengatakan kuota internet gratis bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen menjadi angin segar bagi kalangan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
Di mana secara nasional, bantuan subsidi kuota internet untuk pembelajaran daring yang dialokasikan sebesar Rp7, 2 triliun ini diharapkan dapat meringankan beban guru dan siswa dalam pembelajaran daring.
Bahkan, pihaknya tidak menginginkan generasi penerus bangsa ini masih ada yang tidak kebagian kuota internet gratis dari pemerintah.
"Kami akan memonitoring secara langsung ke masyarakat. Termasuk di Dapil saya Pacitan yang di daerah itu adalah pegunungan agar betul-betul bisa sampai ke masyarakat yang memang memerlukan, " paparnya.
Langkah Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar itu mendapat apresiasi dari Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Subiati. Ia menegaskan paling tidak kuota gratis ini dapat mengurangi beban guru, dosen, siswa, dan mahasiswa.
"Kami mengapresiasi pemerintah karena sangat membantu siswa dan para orang tua. Akhirnya, keluhan masyarakat selama ini didengar oleh pemerintah, " katanya.
Sri Subiati yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim pun meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait jaringan internet, meskipun tempat tinggalnya di pelosok-pelosok Jatim.
Jangan khawatir, internet sudah masuk ke daerah-daerah. Cuma, mungkin ada beberapa tempat sekitar 5% yang belum terjamah jaringan internet. Yang tidak terjamah itu seperti di daerah pegunungan.
"Tapi sekarang kan pemerintah juga berusaha untuk internet itu betul-betul bisa sampai ke pelosok-pelosok Jatim, " ujarnya.
Meski demikian, tidak semuanya para siswa memiliki gadget sebagai alat utama PJJ. Hal ini, kata dia, juga harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi Jatim untuk mendata, selain mendata seluruh jumlah yang mendapatkan kuota gratis tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar hak pendidikan bagi warga Negara Indonesia, khususnya di Jatim harus adil dan benar-benar merata.
"Untuk gadget tidak semua siswa memiliki, ini seperti buah simalakama. Dalam arti, sekarang anak-anak dipaksa harus di sekolah dan tatap muka itu masih sangat berbahaya walaupun ada zona hijau ataupun kuning. Tapi kalau kami masih belum setuju, ya, " jelasnya.
Di samping itu, pihaknya akan melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan terkait agar seluruh siswa dan guru mendapatkan kuota internet gratis. "Kami akan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait, " katanya. (***)
Updates. 
